Tanggamus – Sebelum kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), BRI Unit Wonosobo dan pegawainya, Angga Bagus Novianto, diduga menjadi sasaran tekanan, teror, dan pemberitaan media yang tidak berimbang.
Sejumlah sumber menyebut, pihak penuduh, Supriono, bersama kuasa hukumnya aktif menyebarkan tuduhan penggelapan sertipikat melalui media lokal maupun percakapan pribadi, yang menimbulkan tekanan psikologis bagi pegawai BRI. Tidak hanya itu, pesan-pesan intimidatif dan somasi dengan tuntutan ganti rugi besar turut dikirim untuk menekan pihak yang dituduh agar mengikuti kemauan penuduh, memberikan uang bernilai fantastis.
“Kami menerima berbagai tekanan, mulai dari somasi resmi, telepon yang menakutkan, hingga pemberitaan yang menuduh tanpa dasar. Itu jelas membuat pegawai dan pimpinan BRI tertekan,” ungkap salah satu sumber internal BRI.
Media lokal juga diberitakan menayangkan laporan sepihak, yang menurut pengamat, cenderung menyudutkan pihak BRI dan pegawai tanpa verifikasi fakta lengkap. Publikasi ini turut memengaruhi opini masyarakat sebelum fakta hukum terungkap melalui penyidikan kepolisian.
Pihak BRI menegaskan, meskipun menghadapi tekanan, mereka tetap menjalankan prosedur hukum dan administrasi secara profesional. Pegawai yang menjadi sasaran tuduhan tetap bekerja sesuai aturan, dan menunggu proses hukum berjalan hingga keputusan resmi dikeluarkan melalui SP3.
Masyarakat Wonosobo menyoroti tindakan penuduh dan kuasa hukumnya ini sebagai bentuk pemanfaatan prosedur hukum untuk menekan pihak lain, yang dinilai tidak etis dan merugikan nama baik individu maupun institusi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa proses hukum seharusnya dijalankan secara adil dan profesional, dan tuduhan yang tidak berdasar tidak boleh dijadikan alat tekanan maupun intimidasi sebelum fakta hukum benar-benar terungkap.
